–>

Suara. com – Sejumlah organisasi sipil menggugat Susunan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional karena dianggap diskriminatif terhadap pengidap HIV-AIDS.

Organisasi biasa yang terdiri dari Rumah Saru, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), dan Organisasi Perubahan Nasional Indonesia (OPSI), menggugat Perpres JKN ke Mahkamah Agung, Senin (10/8/2020).

Dalam keterangan pers yang diterima Suara. com, pengkhususan pelayanan JKN bagi angguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol serta gangguan akibat sengaja menyinggung diri sendiri, atau akibat melayani hobi yang membahayakan diri sendiri adalahtindakan yang diskriminatif.

Selain itu, ketentuan seperti yang tertuang dalam Pencetus 52 huruf i dan huruf j Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tarikh 2020 tentang Perubahan Kedua tempat Peraturan Presiden No. 82 Tarikh 2018 tentang Jaminan Kesehatan porakporanda selanjutnya disebut Pasal 52 tulisan i dan j Perpres No. 64/2020, bertentangan dengan sejumlah susunan perundang-undangan di atasnya, seperti UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UNDANG-UNDANG Kesehatan, dan UU Kesehatan Atma.

Para pemohon menilai, keberadaan ketentuan itu memuat stigma dan diskriminasi kepada orang dengan HIV-AIDS dan pengguna narkotika karena mengecualikan seluruh layanan kesehatan bagi orang dengan HIV-AIDS dan pecandu narkotika dalam gadai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Semacam diketahui, hak atas jaminan baik yang dijamin UUD 1945, diwujudkan dalam kerangka Jaminan Sosial Nasional yang melingkupi salah satunya Agunan Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut dilakukan oleh BPJS sebagai pemangku program jaminan sosial.

Melalui program BPJS, masyarakat yang terdaftar di di program JKN dapat menikmati fasilitas berupa bantuan untuk
pengobatan baik secara penuh maupun secara subsidi. Sayangnya, program JKN yang diselenggarakan BPJS tidak serta merta dapat menjamin pembiayaan pengobatan semesta jenis penyakit.

Pengecualian JKN terhadap beberapa servis kesehatan dinyatakan di dalam Perkara 26 UU No. 40 Tarikh 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur lebih sendat dalam ketentuan Pasal 52 Perpres 75 Tahun 2019 jo. Perpres 82 Tahun 2018 tentang Cagaran Kesehatan.

Ketentuan ini menyatakan pengecualian terhadap jenis layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS, namun situasi yang berbeda justru dimuat di dalam ketentuan huruf (i) dan (j) Perpres No. 64/2020 tersebut, pengkhususan justru diberlakukan kepada jenis penyakit bukan jenis layanan yakni kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol serta gangguan kesehatan akibat berniat menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.